Belopa, Senin 26 Juli 2021

 

E-Court (Pendaftaran Online)

Aplikasi e-court diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran dan dalam proses persidangan perkara.
E-Court (Pendaftaran Online)

Gugatan / Permohonan Mandiri

Untuk Pelayanan yang lebih mudah, cepat dan biaya ringan, Ditjen Badan Peradilan Agama menyediakan Layanan Pembuatan Gugatan / Permohonan secara mandiri.
Gugatan / Permohonan Mandiri

Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhana
Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

Hari Lahir Pancasila

Hari Lahir Pancasila

on .

PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI, ADMINISTRASI, PERSONIL, KEUANGAN DAN LAINNYA

A.

PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI

 

1.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Lampiran

2.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.25 Th.2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Lampiran

3.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran).

Lampiran

4.

Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Lampiran

5.

Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Lampiran

6.

Penjelasan Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Lampiran

7

Buku II Edisi Revisi 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama

Lampiran

 

B.

PEDOMAN PENGELOLAAN  PERSONIL/PEGAWAI

 

1.

Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.

Lampiran

2.

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.

Lampiran

3.

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Lampiran

4.

Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Lampiran

5.

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 415/SEK/V/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Lampiran

6.

Peraturan Pemerintah RI No.11 Th.2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara.

Lampiran

7.

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.578/SEK/SK/VIII/2020 Tentang Teknis Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Lampiran

8.

Peraturan Badan Kepegawaian Negara No.24 Tahun2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Bagi Pegawai Negeri Sipil

Lampiran

9.

Undang-Undang RI No.04 Th.2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Lampiran

10.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 209/KMA/SK/VIII/2020 Tentang Penetapan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Lampiran

11.

Peraturan Pemerintah RI No.53 Th.2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Lampiran

12.

Peraturan Pemerintah RI No.74 Th.2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 94 Th. 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Makhamah Agung

Lampiran

13.

Peraturan Presiden RI Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung

Lampiran

14.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.210/KMA/SK/VIII/2020 Tentang Penyesuaian Tunjangan Kinerja Berdasarkan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan yang Berada di Bawahnya.

Lampiran

15.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim

Lampiran

16

Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SE-19/PB/2014 Nomor 1/SE/2014 Tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional

Lampiran

 

C.

PEDOMAN PENGELOLAAN  KEUANGAN

 

1.

Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI No. 17/WKMA.NY/SK/XII/2020 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2021.

Lampiran

2.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-35/PB/2009 tentang Tata Cara Perbaikan Data Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Lampiran

3.

Peraturan Menteri Keuangan No.119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.

Lampiran

4.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-14/PB/2012 tentang Mekanisme Pencairan Dana Non-Belanja Pegawai.

Lampiran

5.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-5/PB/2012 tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SPM LS.

Lampiran

6.

Peraturan Menteri Keuangan RI No.237/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah.

Lampiran

7.

Peraturan Menteri Keuangan RI No.171/PMK/05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Lampiran

8.

Peraturan Menteri Keuangan RI No.170/ PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja.

Lampiran

9.

Peraturan Menteri Keuangan RI No.208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021.

Lampiran

10.

Peraturan Menteri Keuangan RI No.125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Lampiran

11.

Peraturan Menteri Keuangan RI No.113/ PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,dan Pegawai Tidak Tetap.

Lampiran

12.

Peraturan Menteri Keuangan RI No.112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021

Lampiran

13.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.

Lampiran

14.

Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.KEP-211/PB/2018 tentang Kodifikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar.

Lampiran

15.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-11/PB/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang.

Lampiran

16.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Lampiran

17.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-08/PB/2009 tentang Penambahan dan Perubahan Bagan Akun Standar.

Lampiran

18.

Peraturan Pemerintah RI No.39 Th.2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.

Lampiran

19.

Peraturan Pemerintah RI No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Lampiran

 

D.

PEDOMAN LAINNYA

 

1.

Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.

Lampiran

2.

Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Lampiran

3.

Undang-Undang RI No.16 Th. 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Th.1974 tentang Perkawinan.

Lampiran

4.

Undang-Undang RI No.3 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Th.1985 tentang Mahkamah Agung.

Lampiran

5.

Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Lampiran

6.

Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama.

Lampiran

7.

Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035

Lampiran

8

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lampiran

 

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Belopa

Jl. Tomakaka Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara (Kompleks Dinas Perhubungan) Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan 91984

Telp: 0471-3208436

Email : 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pengadilan Agama Belopa @ 2021